Pengertian Jabatan dalam Lingkungan Pegawai Negeri Sipil

Pengertian Jabatan dalam lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

 

Dalam birokrasi Pemerintahan, dikenal  jabatan karier yaitu jabatan dalam lingkungan birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jabatan karier dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1.     Jabatan Struktural

Yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah yaitu Eselon IVb hingga tertinggi dari level Eselon Ia, contoh jabatan struktural di PNS adalah Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro dan Staf Ahli,  sedangkan contoh jabatan struktural di Pemda adalah Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kepala Badan dan Kepala Kantor, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Camat, Sekretaris Camat, Lurah dan Sekretaris Lurah.

 

2.     Jabatan Fungsional

Yaitu jabatan yang tidak tercantum dalam struktur organisasi tetapi dari sudut pandang tugas dan fungsi (tusi) pekerjaannya tidak bisa terlepas dari struktur organisasi dan sangat diperlukan oleh organisasi dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan, misalnya auditor (Jabatan fungsional Auditor JFA) guru,dosen pengajar, arsiparis, perancang peraturan perundang-undangan dan lain-lain.

 

Pengecualian dalam memangku jabatan rangkap

1.     Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap

2.     Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap

3.     Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS (sudah diganti dengan PP Nomor 53 Tahun 2010)

 

Pembebasan dari Jabatan fungsional

Pejabat Fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya apabila

1.    Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan aturan kepegawaian

2.    Diberhentikan sementara sebagai PNS berdasarkan Peraturan Kepegawaian

3.    Ditugaskan secara penuh diluar jabatan fungsional yang dijabatnya

4.    Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau

5.    Cuti diluar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya.

6.    Perampingan dalam organisasi pemerintahan

7.    Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani

 

Pengecualian dalam jabatan rangkap

1.  Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 Pasal 2 ayat (2) untuk Jabatan Jaksa dan Peneliti

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (2) selain jabatan Jaksa dan Peneliti ditambah Perancang Peraturan Perundang-undangan.

 

Pengangkatan dalam Jabatan Struktural

Jabatan struktural hanya dapat diduduki oleh mereka yang berstatus sebagai PNS, sementara CPNS belum dapat diangkat dalam jabatan struktural.  Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian negara hanya dapat diangkat dalam jabatan struktural apabila telah beralih status menjadi PNS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangan.  Eselon dan jenjang pangkat jabatan struktural sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.

Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan struktural antara lain :

1.    Berstatus PNS

2.    Serendah-rndahnya memiliki pangkat satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan

3.    Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan

 

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewnang dan hak seorang Pegawai dalam satu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri

Jabatan Fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokoknya dalam organisasi Pemerintah,  Jabatan Fungsional Pegawai terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan, produk hukum yang mengatur pengangkatan dalam jabatan fungsional adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994  yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 dan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 yang diubah dengan keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Rumpun Jabatan Pegawai Negeri Sipil

 

Top Download