Sejarah Pembentukan

Pentingnya keberadaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dikemukakan pertama kalinya dalam Seminar Hukum Nasional ke III di Surabaya pada tahun 1974. Pelaksanaan kegiatan JDIH yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah waktu itu hanya didasarkan atas kesepakatan saja, belum ada landasan hukum yang mengikatnya. Sejak itu instansi yang merasa telah siap mulai melakukan gerakan maju, struktur organisasi yang memungkinkan untuk berkoordinasi dibentuk, perencanaan program kegiatan disusun, sarana fisik seperti gedung atau ruangan diwujudkan, koleksi peraturan mulai dikumpulkan, sumber daya manusia dilatih dan dididik mengenai dokumentasi dan informasi, pelayanan informasi hukum dilakukan serta anggaran untuk pelaksanaan semua kegiatan dimaksud diperjuangkan.

Setelah kegiatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum berjalan lebih dari dua puluh tahun, Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 (LN RI tahun 1999 No. 135) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Keputusan Presiden inilah yang kemudian merupakan landasan hukum untuk lebih memacu dan mengembangkan JDIH kearah yang lebih baik, lebih maju untuk kepentingan bangsa dan negara.

Dengan dikeluarkannya Keppres tersebut keanggotan JDIH ditambah meliputi seluruh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota; Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama; Pusat Dokumentasi pada Perguruan Tinggi di Indonesia; Lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM).

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional diartikan sebagaimana Pasal 1 Keppres (baca Peraturan) Presiden No 91 tahun 1999 adalah :

`` Suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat“

Sedangkan fungsi JDIH sebagaimana diatur dalam pasal 2 Keputusan Presiden tersebut adalah :

Memperhatikan definisi dan fungsi JDIH yang terurai dalam Keputusan Presiden tersebut maka cita-cita kondisi JDIH yang hendak dicapai diartikan sebagai kondisi yang dapat memberikan akses publik layanan informasi hukum dengan mudah, cepat, lengkap dan akurat untuk berbagai kalangan.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) dibentuk sebagai penjabaran dari Keputusan Presiden No 91 tahun 1999, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Setjen DEN, dimana Sekretariat Jenderal DEN sebagai unsur pembantu DEN yang secara fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sekretariat Jenderal DEN terdiri dari :

  1. Biro Umum
  2. Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan;
  3. Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan Pengawasan Energi.

Biro Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Jenderal DEN dalam rangka penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi perencanaan kerja, keuangan dan perbendaharaan, hukum, kepegawaian dan organisasi, kerumahtanggaan, perlengkapan dan tata usaha di lingkungan DEN. Biro Umum sendiri terdiri dari 4 (empat) bagian atau kelompok, yaitu :

  1. Bagian Perencanaan dan Keuangan
  2. Bagian Hukum dan Kepegawaian
  3. Bagian Rumah Tangga
  4. Kelompok Jabatan Fungsional 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13, bahwa Bagian Hukum dan Kepegawaian sebagai bagian dari Biro Umum bertugas menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyiapan koordinasi urusan hukum, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;
  2. Penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, telaahan, dan bantuan hukum, serta tata naskah hukum;
  3. Penyiapan bahan pelaksanaan penyaringan, pengangkatan, kinerja, dan pemberhentian keanggotaan Dewan Energi Nasional;
  4. Penyiapan bahan perencanaan, pengadaan, pengembangan, kepangkatan, pemberhentian, penggajian, kesejahteraan, dan tata naskah pegawai, serta urusan organisasi dan ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;
  5. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan hukum dan keanggotaan Dewan Energi Nasional, serta kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan dilingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Bagian Hukum dan Kepegawaian sendiri, terdiri dari Subbagian Hukum dan Subbagian Kepegawaian dan Organisasi. Subbagian Hukum mempunyai tugas, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Pasal 15 ayat (1), mengenai Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) yang berbunyi :

“Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan penelaahan, penyiapan, serta evaluasi pelaksanaan atas penyusunan peraturan perundang-undangan, telaahan, dan bantuan hukum, serta tata naskah hukum. Terkait pelaksanaan tugas tersebut, Subbagian Hukum turut serta berperan mendukung kegiatan informasi hukum untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal Sekretariat Jenderal DEN maupun masyarakat.

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. Dengan demikian, Penyusunan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Jenderal DEN dinilai perlu dilaksanakan guna memberikan suatu informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu sistem.

Unduhan Tertinggi

Web - Link